3 RI local leaders nominated for the World Mayor Prize

(The Jakarta Post) Three Indonesian local leaders, namely South Sulawesi Governor Syahrul Yasin Limpo, Surabaya Mayor Tri Rismaharini, and Surakarta Mayor Joko Widodo, have been nominated for the 2012 World Mayor Prize from the City Mayors’ Foundation.

Up to April 2, according to the foundation’s official website www.worldmayor.com, the three Indonesian regional leaders will compete with 24 other mayors from Europe, 15 from North America, 14 from Asia, 12 from Latin America, six from Africa and three from Australia.

The foundation will continue to accept nominations until mid-May, the website announced on Monday.

A shortlist of 25 nominees will be published in early June 2012, and the winner of the 2012 World Mayor Prize and the other results of the World Mayor Project will be announced in early December 2012.

The biannual prize has since 2004 been awarded to mayors who have made outstanding contributions to his/her community, and who have developed a vision for urban living and working that is relevant for towns and cities across the world.

No Indonesian mayor or other regional leader has ever received the prize.

Commenting on his nomination, Joko Widodo said he did not feel it was something special. “I am only concerned with my job; it is other people or institutions that assess whether the results are good or bad,” Joko said as quoted by tribunnews.com.

Indonesia Semakin Berperan di Tingkat Internasional

Indonesia melalui Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan kesiapan Indonesia dalam memikul tanggung jawab yang lebih besar di kancah internasional. Hal ini diutarakan saat kunjungan Sekjen PBB  Ban Ki-Moon di Istana Bogor, 20 Maret 2012 lalu.

“kami (Presiden SBY dan Sekjen PBB) merancang hubungan kemitraan strategik baik antara pemerintah Indonesia denga Perwakilan PBB di Jakarta maupun dengan PBB pada umumnya” terang Presiden SBY.

Ban Ki-Moon juga menyatakan rasa senangnya atas hubungan baik Indonesia yang terjalin dengan PBB selama ini.

Selain membicarakan masalah bilateral PBB-Indonesia, keduanya juga bertukar pikiran soal perkembangan Timur Tengah dan Afrika Utara, pentingnya Millenium Development Goals (MDGs), perubahan iklim dan KTT Rio+20.

Selain itu, mereka juga berdiskusi soal perkembangan isu Laut China Selatan, proses demokasi di Myanmar, Semenanjung Korea dan perbatasan Thailand dan Kamboja.

Saat membicarakan tentang Indonesia, Ban Ki-Moon memuji kemajuan yang telah dicapai oleh Indonesia, salah satunya adalah peran keketuaan Indonesia di ASEAN 2011, upaya dalam memelihara kerukunan dan keharmonisan dan pencapaian di bidang sosial dan ekonomi.

News Source: Deplu

Hingar Bingar Politik dan Kreatifitas Anak Bangsa

Perseteruan Politik Jangan Sampai Membunuh Kreativitas Bangsa.

Oleh: Drs. Ahmad Cholis Hamzah, MSc, alumni Universitas Airlangga dan university of London. Dosen STIE PERBANAS Surabaya.

Kalau kita mengikuti perdebatan di TV hari-hari ini tentang kepemimpinan bangsa (baca: Presiden), maka kita bisa berbangga bahwa dinamika demokrasi di negeri ini sudah berkembang dengan baik, ada kebebesan semua orang untuk mengemukakan pendapatnya yang kadang-kadang sering pedas dan keras, misalnya menyimpulkan bahwa negeri ini sudah tidak ada pilotnya, sehingga tidak bisa mengemudikan pesawat yang penumpangnya rakyat banyak. Malah ada yang menggunakan kata-kata yang cukup keras – bahwa negara ini (maaf) seperti “Kentut” alias keberadaannya tidak bisa dilihat atau rakyat tidak bisa merasakan adanya kehadiran pemerintah.

Kita boleh setuju atau tidak setuju dengan berbagai pendapat politik seperti itu karena negeri ini adalah negeri demokrasi terbesar ketiga di dunia setelah Amerika Serikat dan India. Penulis tidak akan membahasnya hal ini di goodnewsfromindonesia ini – karena soal seperti ini bukan “maqom” nya blog ini. Yang perlu di cermati sebenarnya bahwa bangsa ini harus mengaca atau belajar dari negara-negara yang sudah established – jangan jauh-jauh mengaca pada Amerika Serikat, tapi pada Korea Selatan atau Jepang. Di kedua negeri ini orang sering disuguhi anggota DPRnya sedang berkelahi, dan Presiden dan Perdana Menterinya umur pemerintahannya pendek karena sering diganti. Akan tetapi pergolakan kaum elit di pusat kedua negeri ini tidak membuat ekonomi diseluruh negeri menjadi macet. Bahkan para ilmuwan, para peneliti, para produsen mobil, computer, kamera, dan alat-alat canggih lainnya masih tenang bekerja untuk kemajuan bangsanya. Para petani dan para pengusahanya terus menaikkan produktivitasnya agar produk-produk mereka membanjiri pasar global. Sekolah-sekolah tidak tutup, mahasiswa/wi masih dengan cerianya belajar di perpustakaan-perpustakaan kampus. Para penumpang kereta api bawah tanah di Tokyo dan Seoul terus berjubel melakukan aktivitasnya setiap hari, mereka tidak takut ada bakar-bakar ban mobil, penutupan jalan dsb. Pendeknya semua kehidupan negara dan berbangsa di kedua negeri ini tetap berjalan meskipun anggota DPR nya berkelahi.

Para penduduk kedua negeri contoh ini seakan-akan tidak menghiraukan perang kata-kata para politisinya, tidak perduli konspirasi partai politiknya, tidak perduli berita para elit mereka. Rakyat kedua negeri ini tetap memiliki semangat tinggi untuk meneruskan cita-cita pendiri bangsanya bahwa negeri mereka harus memiliki martabat di mata dunia, dan negeri mereka tetap harus bisa menafkahi semua golongan penduduknya.

Kita memang boleh bangga dengan progress demokrasi kita – yang sering di puji negera lain sebagai demokrasi yang baik. Tapi perlu diingat bahwa kondisi rakyat Indonesia lain dengan rakyat kedua negara maju itu. Penduduk kita masih banyak yang miskin dan masih banyak anak-anak kecil di daerah-daerah terpencil yang tidak memakai sepatu dan berjalan ber-kilo-kilo meter untuk menuju sekolah mereka. Kita juga harus ingat bahwa masih banyak dosen-dosen dengan mobil bututnya berjuang menyebarkan ilmu kepada mahasiswanya, bekerja siang malam di laboratorium. Kita juga harus ingat masih banyak guru-guru dan dokter-dokter muda yang bekerja dengan gajih kecil di tempat-tempat terpencil yang tidak ada bioskop, tidak ada mall, tidak ada listrik. Kita ingat para petani kita yang bekerja mulai pagi sampai sore untuk memproduksi makanan bagi sebagian besar rakyat kita. Dan kita ingat para penari, pembaca puisi, penabuh gamela yang terus memperjuangkan agar budaya nasional di kenal di manca negara. Belum lagi para prajurit TNI dan polisi yang menjaga keamanan di tempat-tempat terpencil agar NKRI tetap utuh. Dan jangan juga lupa anak Esemka (SMK) di Solo dan di berbagai daerah yang masih bersemangat menciptakan produk kebanggaan bangsa.

Semua itu sangat rentan dengan penampilan para elit politik dan selebriti di pusat yang seakan-akan tidak ingat akan perjuangan mereka. Kondisi di negeri kita juga lain – penduduk kita yang miskin bisa terpengaruh dengan kekacauan yang dilakukan para elit di pusat, ekonomi akan lumpuh karena jalan-jalan di blockade, isu konflik SARA yang bisa menimbulkan konflik berkepanjangan, dan tentu menimbulkan korban jiwa dan luka.

Para elit politik harus sadar bahwa dinamika demokrasi kita yang seringkali panas menjelang Pemilu tidak boleh menghambat perjuangan para penduduk negeri ini, tidak boleh mematikan kreativitas anak-anak SMU, SMK dan mahasiswa/wi Perguruan Tinggi yang terus mempunyai mimpi bahwa negeri ini menjadi negeri yang damai dan makmur. Pergolakan politik dengan tujuan jangka pendek akan menimbulkan biaya sosial dan ekonomi yang besar bila para elitnya tidak menyadari amanat rakyat yang diembannya.

Belajarlah dari Indonesia

Jumat siang itu saya sedang membaca kolom di sebuah koran dengan judul yang menyinggung tentang pluralisme di Indonesia, ternyata kolom itu merupakan hasil tulisan dari seorang warga Amerika Serikat yang tinggal di Michigan. Sepanjang tulisan itu saya perhatikan sepertinya ia mengagumi Indonesia yang bisa bersatu dengan segala keragaman yang ada. Saya setuju dengan tulisannya yang kurang lebih menyatakan jika Indonesia sudah lebih bisa memahami dan menjalani pluralisme terlebih dahulu, bahkan jauh dari sebelum kemerdekaan.

Saya jadi teringat ketika saat itu Amerika sempat beberapa kali mengatakan indonesia harus lebih demokratis, indonesia harus lebih bisa menghargai hak asasi manusia dan masih banyak lagi. Menurut saya, Indonesia sudah tidak perlu lagi diajari masalah pluralisme dan demokrasi. Indonesia sudah jauh lebih demokratis dari negara yang disebut sebagai pelopor demokrasi, Amerika Serikat. mengapa?

Amerika serikat baru membolehkan wanita untuk mengikuti pemilu pada tahun 1920, setelah sebelumnya wanita tidak boleh mengikuti pemilu. Sedangkan indonesia tidak pernah ada masalah wanita yang terdiskriminasi tidak bisa mengkuti pemilu, bahkan wanita bisa berpartisipasi sejak pemilu pertama di Indonesia. Bahkan warga Afro-Amerika pun baru bisa mendapat kesetaraan setelah beberapa tahun kematian Martin Luther King yang berarti lama setelah Indonesia merdeka.

Selain itu, Indonesia sebagai negara mayoritas muslim terbesar di dunia dapat menerima Megawati Soekarnoputri sebagai presiden wanita pertama di Indonesia, sedangkan Barrack Obama, merupakan presiden kulit hitam pertama bagi Amerika. Indonesia tidak membutuhkan waktu lama untuk bisa menjalankan semua prinsip demokrasi itu. Selain itu Jerman pun memilih belajar dari Indonesia tentang pluralitas dan agama, mengingat masyarakat Jerman yang semakin beragam dengan warga pendatang dari Turki.

Bahkan selain itu, prinsip demokrasi dan pluralis pun sudah terpampang jelas melalui lambang garuda Indonesia. Lambang bintang menggambarkan ketuhanan, bermacam-macam agama tapi tetap satu Indonesia. Lambang pohon beringin sebagai persatuan Indonesia. Lambang banteng sebagai lambang demokrasi, lambang dari sila keempat. Padi dan Kapas sebagai lambang keadilan bagi seluruh rakyat indonesia. Sedangkan rantai melambangkan kemanusiaan yang adil dan beradab. Semua itu terikat dalam satu “Bhinneka Tunggal Ika” yang berarti “meskipun berbeda tetap satu jua.”

Jerman Gandeng Indonesia

Jakarta – Kunjungan Presiden Republik Federal Jerman, Christian Wulff ke Indonesia Kamis lalu bukan hanya sekedar kunjungan diplomatik semata, tapi Jerman datang sambil meminta beberapa bantuan terhadap Indonesia. Keadaan ekonomi Indonesia yang bisa dibilang stabil dan berhasil selamat dari krisis ekonomi global dinilai bisa membantu Uni Eropa untuk mencegah lebih luasnya efek dari krisis yang sedang dihadapi Eropa. Indonesia dinilai Wulff menjadi contoh yang baik karena kondisi ekonominya yang terkonsolidasi.

Selain itu Wulff juga menyatakan terkesan dengan pluralisme dan perkembangan Islam moderat di Indoensia. Wulff juga mengusulkan untuk membentuk forum khusus yang beranggotakan tokoh-tokoh masyarakat dua negara untuk saling memberi masukan mengenai Islam, terutama sejak jumalh pemeluk Islam di Jerman yang terus bertambah.

Sebelumnya Wulff juga menyatakan keinginan Jerman untuk berinvestasi dalam bidang energi terbarukan, “Indonesia merupakan paru-paru dunia, kami berminat agar Indonesia bisa menjalakan pengelolaan huta dan ekonomi yang menguntungkan” ujar Wulff. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga menyatakan ingin bekerjasama dalam bidang pendidikan, industri pertahanan, kesehatan, energi tebarukan dan pengelolaan lingkungan.

Wulff juga menyatakan kekagumannya sekali lagi atas kepemimpinan Indonesia di ASEAN secara langsung saat menyampaikan kuliah umum di Auditorium Terapung Perpustakaan UI Depok, Kamis, 1 Desember 2011. Menurutnya Indonesia mampu menjadikan ASEAN sebagai solusi perekonomian bagi negara anggota dan memecahkan konflik Myanmar.

Wulff juga menilai kesuksesan Indonesia saat menggelar KTT ASEAN di Bali Oktober lalu, Indonesia dinilai berhasil mengarahkan negara anggota untuk memahai permasalah dunia dan KTT itu menghasilkan banyak kesepakatan untuk persiapan pasar ASEAN 2015 dan Presiden termuda Jerman itu menyatakan kesiapannya dalam membantu Indonesia di pasar bebas. Ia juga mengaku menyuaki gaya pengambilan keputusan Indonesia yang berdasarkan musyawarah dan mufakat dalam mencapai kesepakatan.

News Source: Tempo, Kompas, Detik

Re-written for Good News From Indonesia by M. Q Rusydan

Yang terlupa..

Oleh: A. Cholis Hamzah*)

Dulu pada tahun 2004 ketika Indonesia merayakan pesta demokrasi Pemilu, beberapa Menteri penting di Republik ini datang bersama-sama di kota-kota dan kabupaten-kabupaten meresmikan atau mencanangkan hari “Pelayanan Publik Nasional” yang dihadiri seluruh Gubernur di Nusantara ini dan sekaligus seluruh Bupati dan Walikota. Upacara peresmian hari “sakti” semacam ini sebenarnya sudah berulang kali di adakan di negara tercinta ini dan publik rasanya sudah hafal hari apa saja yang pernah di resmikan, misalnya hari Disiplin Nasional dan hari Kesetia Kawanan Nasional, Gerakan Kembali ke Desa dan sebagainya. Semuanya itu seakan lenyap ditelan bumi.

Pencanangan hari Pelayanan Publik Nasional ini tentu patut dihargai sebagai sebuah ihtiar bangsa untuk bangkit dari segala keterpurukan khusunya dari citra buruk yang sudah terlanjur melekat di dunia pemerintahan (kadang-kadang juga ada di dunia swasta). Sayangnya ide pencanangan itu sendiri “sounding”nya tidak menggema di hati masyarakat dan sekarang pun sudah dilupakan; serta tidak ada lagi pembicaraan tentang pentingnya pelayanan yang baik itu. Publik jadinya “forget and forgive” akan adanya hari seperti itu. Karena publik (meskipun tidak semua) lebih mengingat cerita sinetron di TV berikut kehidupan pribadi para pemainnya di acara gossip.

Padahal kalau diamati secara jujur maka soal pelayanan publik begitu pentingnya bagi kemajuan bangsa ini. Keterpurukan ekonomi bangsa ini salah satunya diakibatkan oleh rendahnya tingkat pelayanan publik itu dan salah satu alasan kenapa beberapa investor asing maupun dalam negeri yang hengkang ke Vietnam, China atau Malaysia adalah juga buruknya tingkat pelayanan itu.

Publik yang terdiri dari masyarakat biasa maupun kalangan usaha pada umumnya hanya menginginkan adanya dua kepastian dalam pelayanan publik itu. Pertama, kepastian tentang waktu dan kedua, kepastian tentang berapa biaya yang harus keluarkan. Kedua kepastian itu memerlukan adanya transparansi dan akuntabilitas atau pertanggung jawaban. Sayangnya kedua “mahluk” itu sulit dicari di Indonesia ini, dan dapat ditebak akibatnya, yaitu munculnya ekonomi biaya tinggi. Seorang pengusaha atau rakyat biasa yang memerlukan surat ijin harus “terbiasa” mentalnya untuk menerima surat yang diperlukan itu dalam waktu yang cukup lama karena ada penjelasan klasik antara lain: “Bapak yang menanda tangani sedang rapat atau cuti” atau “surat anda masih di meja lain” dan sebagainya. Sebaliknya apabila kita mengeluarkan biaya “extra” untuk mengurus dokumen yang diperlukan, maka “bim salabim!” surat itu itu tiba-tiba sudah jadi!.

Budaya seperti ini berulang kali muncul di depan kita dan ironisnya kita semua tidak sadar akan akibat buruknya. Kita baru sadar kalau kemudian ada berita yang menyebutkan bahwa perusahaan A atau B pindah ke luar negeri yang mempunyai kepastian lebih baik dalam pelayanan publik. Budaya ini tidak hanya ada di lembaga yang mengeluarkan ijin tapi juga terjadi di kantor-kantor pelayanan umum lainnya seperti peruahaan Air Minum, Kereta Api, perusahaan Maskapai Penerbangan, Perbankan dan sebagainya.

Akibat berikutnya dari budaya seperti itu adalah hilangnya “Public Trust” kepada lembaga-lembaga yang berwenang memberikan pelayanan publik itu. Tanpa adanya unsur Transparansi dan Akuntabilitas dalam pelayanan publik maka sulit diharapkan munculnya kepercayaan publik atau Public Trust itu. Kalau itu dibiarkan maka efek domino keburukan dari aktivitas pelayanan itu semakin membahayakan dan akhirnya lebih memperpuruk posisi negara kita. Padahal menurut Phillip Kotler – salah satu guru ilmu Marketing pernah menjelaskan bahwa citra buruk suatu pelayanan itu akan tersebar (atau multiplier effect – nya) sampai 13 orang lewat “getok tular” atau informasi dari mulut ke mulut. Kita tidak tahu kok pak Kotler ini sampai bisa menyebut angka 13, tapi yang jelas dia ingin menjelaskan bahwa citra buruk sebuah pelayanan itu akan mempunyai efek ganda secara meluas. Hal ini sering kita saksikan sendiri ketika kita tidak memilih perusahaan Maskapai Penerbangan karena kita diberi tahu dari teman yang mengalami kejadian buruk pelayanan perusahaan itu, dan selanjutnya kita sendiri menyebarkan berita itu pada teman lainnya dan begitu seterusnya.

Segala upaya anak bangsa negeri ini untuk memperbaiki pelayanan publik itu memang seringkali terdengar. Namun sayangnya semuanya masih bersifat retorika dan “ceremonial” saja. Publik sering mendengar kata “One Stop Service” atau “One Gate Service” atau “Pelayanan Satu Atap” yang kadang-kadang dimasukkan kedalam pembuatan “Visi dan Misi” sebuah kantor. Namun kata-kata sakti itu seperti kalimat janji kampanye politik yang indah didengar namun sulit dilihat kenyataannya. Konsistensi kita untuk me-realisasikan komitmen pada pelayanan publik itu yang kurang. Seharusnya semua komponen bangsa yang berwenang dalam pelayanan publik ini sudah harus bisa menjelaskan apa itu artinya pertumbuhan ekonomi yang rendah yang mengakibatkan menurunnya investasi (dalam maupun luar negeri) dan selanjutnya mengakibatkan pengangguran – kemiskinan dan yang kalau kita telusuri penyebabnya – diantara banyak penyebab adalah karena buruknya tingkat pelayanan publik itu.

Perlu juga disadari bahwa dunia ini mengalami perubahan yang begitu cepat dan mengakibatkan antara lain berubahnya permintaan konsumen, berubahnya strategi ekonomi masing-masing bangsa untuk menarik investasi luar (dan dalam) negeri. Semua itu mengakibatkan begitu ketatnya tingkat persaingan antar negara. Negara-negara tetangga kita juga menyadari akan hal ini dan berlomba untuk merubah dirinya terutama dalam soal pelayanan publik. Lihat bagaimana kompetitivnya Singapura misalnya didalam sector pelabuhan laut dan udara, bagaimana efesiennya negara ini dalam bidang pariwisata, bagaimana cepatnya pelayanan mereka kepada publik, dan bagaimana sikap seorang Walikota di suatu kota di China yang datang sendiri menyambut tamu investor dari luar negeri di lapangan terbang (pernah diceritakan Pak Dahlan Iskan – Menteri BUMN di Surat Kabar). Semuanya itu adalah persaingan dalam bidang pelayanan publik.

Ada baiknya memang setiap pencanangan hari “sakti” seperti Pelayanan Publik Nasional ini tidak sekadar seremonial belaka yang menghabiskan dana tanpa dibarengi dengan komitmen yang tinggi dari semua komponen bangsa ini. Sebab publik hanya ingin melihat komitmen kita akan berbagai upacara yang diselenggarakan. Seringkali setelah upacara pencanangan seperti itu usai, maka “business as usual” atau praktek-praktek lama yang mengakibatkan buruknya citra pelayanan itu sendiri berjalan kembali “seperti biasanya”. Kalau tidak disadari hal ini maka akan berakibat hilangnya “Public Trust” kepada lembaga-lembaga yang berwenang (terutama lembaga Pemerintahan) dan ini akan memerlukan waktu yang lama untuk mengembalikan citra buruk itu, dan negara kita akan tertinggal makin jauh dengan negara lain dan akan sulit mengejarnya. Semua itu berpulang kepada kita.

*) Drs. A. Cholis Hamzah, MSc, Lulusan University of London, Sekretaris I Ikatan Alumni FE-Unair, staf pengajar di Perbanas dan Stiesia Surabaya.

UN official praises Indonesia’s Cultural Diversity

Jakarta (ANTARA News) – Indonesia is blessed with an abundance of natural resources, unique cultures, and traditional arts that have to be maintained and preserved.

In a country of more than 300 ethnic groups, each with their own languages and dialects, Indonesia cannot be compared with any other country for its rich cultural diversity.

As an archipelago comprising more than 17,000 islands, Indonesia has 33 provinces with over 238 million people, and is the world`s fourth most populous country.

Arief Rachman, a member of the Administrative Group of the International Bureau of Education (IBE) Council of UNESCO, said in Paris recently that Indonesia is a unique laboratory for the country`s cultural diversity.

He noted that Indonesia is made up of over 500 tribes who speak more than 700 ethnic languages spread over more than 17,000 islands that are made up of five major islands, including Sumatra, Java, Kalimantan, Sulawesi, and Papua.

In view of the fact that the Indonesian nation consists of so many different ethnic groups, local languages and local cultures,

UNESCO director general Irina Borkova praised the country for its capability to preserve its cultural diversity.

“I expressed my appreciation to Indonesia, a country with cultural diversity,” Irina Borkova recently said in Paris.

Therefore, Indonesian President Susilo Bambang Yudhoyono was invited by the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization to present his views on the development and preservation of the country`s cultural diversity.

“In UNESCO`s view, Indonesia had succeeded in maintaining the territorial integrity of its unitary republic (NKRI) and its national unity, although its population consisted of hundreds of different tribes with their own cultures and languages,” Arief said.

That is why he said UNESCO has invited President Yudhoyono to speak at a special UNESCO session to mark the 10th anniversary of its declaration on cultural diversity.

Arief said President Yudhoyono would share Indonesia`s experience in maintaining its cultural diversity for the sake of unity at the upcoming UNESCO General Assembly in Paris.

He added that Indonesia was chosen to deliver a key speech because UNESCO considered the country to be an example of cultural diversity that eventually became a source of the nation’s strength.

According to Arief, Indonesia, with its efforts to maintain its cultural diversity, could become an example of a nation that used its cultural diversity as a key, or main vehicle, to assist in the nation`s progress.

Arief said if even the international community respected the cultural diversity of Indonesia, then all parties within the country should also make every effort to preserve and develop it.

“Therefore, the state and nation, including people from all walks of life, should familiarize themselves with Indonesia`s strength and realize that Indonesia is a great country,” Arief said.

Arief noted that the role of government in developing and preserving the country`s multicultural life was also important, since it could also be used in its foreign diplomacy.

Meanwhile, President Yudhoyono, in his speech at the special session of the 36th UNESCO General Conference in Paris on Wednesday, said a new approach must be found to develop understanding of cultural diversity and differences.

The Indonesian head of state also called on all parties around the world to join Indonesia in creating a new approach to the development of multicultural life.

“The previous paradigm of `I and you` should now be changed to `we`,” the Indonesian president said.

President Yudhoyono said, with this new paradigm, differences of opinion could be reduced to promote a positive multicultural life that would eventually promote respect for human rights.

“I cannot deny that the world is not free from prejudices and other negative notions, but we must challenge it with unity and mutual respect,” he said.

Indonesia, he added, had experienced a number of problems relating to ethnic issues that ended in conflict, but through common efforts by all components of the nation, the awareness had grown that diversity was a national asset that could be used to advance life, and so conflicts could be settled.

“The experience later turned into a lesson and has turned Indonesia into one of the world`s largest democracies,” he said.

Further, an approach that accommodated local interests and respected local cultures helped settle problems, such as in Aceh and Poso, he said.

President Yudhoyono added that Indonesia was grateful that it was living in a diverse society and adhered to the principle of unity in diversity.

He hoped its experience in managing its multicultural life, made up of various ethnic groups and hundreds of different local languages, could contribute to the respect for cultural diversity that UNESCO has long advocated.

President Yudhoyono said, as current chair of the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN), that Indonesia is supporting efforts to develop the understanding of different cultures among ASEAN member countries with regard to creating a region with cultural diversity and promoting the common welfare.

In his speech, the president also appreciated that UNESCO has helped Indonesia protect and develop its cultures, including its recognition of the country`s heritages, such as wayang (puppet), batik, kris, angklung, and its assistance for the maintenance of the Borobudur and Prambanan temples.

Meanwhile, presidential special staff for international relation Teuku Faizasyah said UNESCO`s invitation from President Yudhoyono to

to present his views was a sign of recognition from the international community of Indonesia`s cultural diversity.

“The participation of President Yudhoyono in the special session of the 36th UNESCO General Assembly is an opportunity for Indonesia

to enhance it active role as a bridge builder and solution maker through inter-cultural cooperation,” Faizasyah said.

According to him, the invitation to President Yudhoyono from UNESCO was a display of the appreciation of the UN body to the Indonesian government`s commitment to preserving and promoting its cultural diversity as living assets. (*)

Slovak President Visits Borobudur Temple

Slovak President Ivan Gasparovic visited the world renowned Borobudur Temple in Magelang District, Central Java, on Wednesday.

The Slovak state leader and his entourage arrived at Borobudur Temple at around 11.45 local time on Wednesday morning and were greeted by Central Java Deputy Governor Rustriningsih.

They then climbed up the stairs of the temple from the west to the summit stupa on the tenth floor.

Gasparovic visited the temple accompanied by a number of businessmen from his country.

PT Borobudur Temple Tourism Park spokesman Purnomo Siswoprasetijo said the Slovak president enjoyed the visit so much and had a very good impression about the temple.

“The Slovak president really admires Indonesian cultural diversity and has heard about Borobudur Temple and therefore he wants to obtain first hand information about the temple,” Purnomo said.

He said Gasparovic also wanted to visit Prambanan temple if he had time to do so.

But Purnomo noted that during the visit to Borobudur, there has yet a discussion that led to a cooperation between Indonesia and Slovak in relation with Borobudur tourism development.

Therefore he expressed hope that the visit to Borobudur Temple by Slovak president would have a positive impact on the development of tourism in Indonesia.

Purnomo said that during President Ivan Gasparovic`s visit, Borobudur Temple was closed to public for security reason.

News source: ANTARA News

The Role of Indonesia in ASEAN, in East Asia Summit and in G20

Indonesia’s position is strategically important because of its involvement in ASEAN, in the East Asia Summit (EAS) and the Group of 20 (G20). Indonesia has active memberships at these three different levels. The structure of regional and global institutions has evolved at these three levels within the perspective of Indonesia’s foreign policy.

How can Indonesia improve its role and coordinate its position within these three levels of regional and global institutions?

For Indonesia, effective coordination is a must with regard to improving its position at these different levels.

At the sub regional level, Indonesia has played a crucial role in ASEAN because it is the ASEAN 2011 Chair. Indonesia has used a regional approach in order to promote its national interests by framing and shaping agendas and outcomes within the framework of ASEAN.

The theme of ASEAN in 2011 is the ASEAN Community in a Global Community of Nations. It reflects the fact that Indonesia would ensure the realization of the ASEAN Community in 2015. Then, Indonesia will drive ASEAN to be a people-oriented and people-centered organization.

These agendas mirror the role of Indonesia as promoting regional integration within ASEAN based on political, economic and socio-cultural communities.

Indonesia also promoted its values, such as its pluralistic society, its moderate Islam and its democracy. Through these values, Indonesia wants to pursue its leadership, de facto, in Southeast Asia which has been eroded since the Asian financial crisis in the late 1990s.

At the regional level, Indonesia elevated its role as ASEAN chair into coordinating the East Asia Summit. Indonesia employs its pluralist approach to ensure that ASEAN is a driving force in this evolving regional architecture.

Indonesia is framing and shaping the agendas of the East Asia Summit by including Russia and the US in this regional architecture. The inclusion of these two global actors would improve the profile of this Summit. It also represents the awakening of the Asian continent as a global economic center.

Indonesia understands that the centrality of ASEAN is crucial in order to maintain a balance of power between the US, China, India and Russia within the EAS.

Their involvement would foster commercial and investment activities in this region. Indonesia does not want the role of ASEAN to erode when the transformation of the EAS into the East Asia Community finally begins to take place.

At the multilateral level, Indonesia would use a multilateral approach by maximizing both its membership in the G20 and its emerging economy. At the same time, Indonesia represents both ASEAN and the EAS in this prestigious Group because of its position both as ASEAN Chair and as a focal point of the East Asia Summit.

This situation would allow Indonesia to promote the importance of the ASEAN Community, which would contribute to the peace and stability of Southeast Asia and East Asia.

Peace and stability in East Asia would foster export and import activities as well as foreign direct investments in this region. It would impact the global economy as a whole. Indonesia could also be a multiple hub for ASEAN, the EAS and the G20. Indonesia could be a vital player within these three institutional levels.

From the complex structure and levels set out previously, effective coordination is needed to strengthen the role of Indonesia within ASEAN, the EAS and the G20.

Effective coordination can be achieved by: First, Indonesia empowering its free and active foreign policy in order to solidify the dynamic equilibrium based on the principle of the Axis of Symmetrical Interests within the three levels.

In practice, Indonesia should be a bridge builder between ASEAN, East Asia and the G20. Indonesia can balance its role as a promoter of aspirations from the developing nations in ASEAN, the EAS and the G20. At the same time, Indonesia can further its national interests by channeling them into the policy formulations within ASEAN, the EAS and the G20.

Second, Indonesia should remain as a major player at these various levels. In practice, Indonesia should foster its open engagement with ASEAN, the EAS and the G20. Indonesia can use multi-track diplomacy, which may involve many actors, such as government, civil society and academics.

Third, Indonesia must ensure that regional integration within ASEAN would run along the appropriate lines.

Internally, it is essential to strengthen regional structure within ASEAN and improve its competence as a regional organization. Externally, ASEAN can be empowered as a network which would have a direct connection to the EAS. In short, a stronger ASEAN would foster developments in the EAS.

Finally, Indonesia should continue reforming its government management and partnership with non-state actors in order to maintain its effective role in ASEAN, in the EAS and in the G20.

The relevant departments within government should have a comprehensive policy formulation that would lead to robust foreign policy outcomes.
News source: The Jakarta Post
The writer is Beginda Pakpahan, a lecturer at the University of Indonesia and a researcher with the University of Edinburgh, UK

Germany and Indonesia Mark 60 Years of Bonds

Next year marks 60 years of diplomatic relations between Indonesia and Germany.

To celebrate this partnership, the German Embassy in Jakarta has mounted a five-month project called Jerin, short for Jerman-Indonesia (Germany-Indonesia), which starts in Surabaya on Sunday with a concert and continues a day later in Jakarta, coinciding with German Unity Day.

“We are still only at the beginning of the 21st century, but we already know that it will bring new opportunities and challenges for both our countries,” German Ambassador Norbert Baas said at a news conference last week. “Those challenges mirror the dynamics and interconnection of both our societies. That’s why this series of events is very important, as we would like to give new energy to the partnership between Indonesia and Germany.”

In collaboration with the Goethe-Institut and the German-Indonesian Chamber of Industry and Commerce (Ekonid), as well as a number of partner institutions, Jerin will host events in 12 cities across Indonesia.

The events will touch on subjects as varied as economics, new technology, science and fashion, and they will include cultural showcases such as exhibitions and concerts.

Jan Roennfeld, managing director of Ekonid, said relations between Indonesia and Germany mirrored the history of trade between the two countries.

“In addition to politics and culture, we are happy to represent the economic pillar of this project,” he said. “Jerin tries to build a bridge between the past and the present. When looking at the past, it was of course the economy, the traders and the businessmen who were among the first to foster a relationship between our two countries.”

Of course, it is not merely matters of money that have nurtured a friendship between the two nations. Cultural exchange also plays an important role.

“Culture builds bridges. It connects and helps people understand one another,” said Franz Xaver Augustin, director of the Goethe-Institut in Indonesia. He added that the cultural center aimed to not only bring German culture closer to Indonesians but sought to foster a dialogue, be it in music, dance or fine arts.

Following the slogan “Creativity in Diversity,” Jerin’s cultural program includes a slew of interesting events.

“Even though our main aim is to celebrate the long-lasting friendship between Indonesia and Germany, we really want to make sure that we involve the Indonesian side as well,” said Frank Werner, head of cultural programs at the Goethe-Institut.

“For the opening concert, for example, we have 150 musicians — choir and orchestra — on one stage, who are both German and Indonesian, conducted by the renowned Gudni Emilsson,” he said. “This concept continues over the next five months. We have invited Oliver Kern, a star pianist from Berlin, to perform in Indonesia, and he will also share the stage with an Indonesian soloist.”

Other highlights of Jerin will be the participation of German fashion designers in Jakarta Fashion Week, concerts by Berlin-based jazz choir Fabulous Fridays in November, a German film festival in January and performances by the renowned choreographer Sasha Waltz in February.

But what Augustin and Werner are looking forward to most is an exhibition showcasing paintings by Raden Saleh, which will run throughout February and conclude Jerin.

“It is the first comprehensive exhibition of his works,” Augustin said, adding that the famed Javanese painter, who lived during the 19th century and spent almost 20 years in Germany, had a lasting influence on artistry in Saxony.

“He is maybe one of the first pioneers of cultural exchange between our two countries,” Augustin said.

Even though the official Jerin program will end in February, organizers hope dialogue between Germany and Indonesia will not stop there.

“Jerin is open for everyone, and its spirit shouldn’t end with the conclusion of the Raden Saleh exhibition,” Augustin said.

Most of all, Jerin should be regarded as an expression of gratitude to the public, the German ambassador said.

“It is a long friendship that connects Germany and Indonesia in many different fields, but the most important dimension is the interpersonal one,” Baas said. “Without the consent of the people, it would be difficult for the governments to have a partnership between the two countries.”

Jerin
Web: www.jerin.or.id
Twitter: @jer_in

News Source: The Jakarta Globe