FISIP Undar bersama The Asia Foundation Sukses Gelar Diskusi Panel

Jombang- Persoalan Hak Asasi

Manusia kini menjadi isu yang cukup sentral. Tidak hanya menyangkut

perlindungan dan penghormatan nilai- nilai kemanusiaan melainkan penerapan

nilai dan prinsip Hak Asasi Manusia tersebut dalam Kebijakan Publik baik di

level pusat maupun daerah.

Era desentralisasi dan

otonomi daerah membuka peluang terjadinya pembagian kewenangan dan tanggung

jawab pemerintah pusat kepada pemerintah provinsi maupun pemerintah

kabupaten/kota. Tidak hanya berfokus pada transfer kewenangan, melainkan juga

menyangkut tanggung jawab negara terkait penghormatan, perlindungan dan

pemenuhan hak asasi manusia.

Di Tahun 2015, Kabupaten

Jombang menjadi salah satu Pemerintah Daerah yang memperoleh penghargaan

Kabupaten Peduli HAM dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Melalui

momentum yang tepat ini, Selasa (19/1/2016) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas

Darul ‘Ulum Jombang bekerjasama dengan The Asia Foundation yang dalam hal ini

dihadiri oleh Dr. Budhy Munawar Rachman selaku Program Officer Religious

Freedom and Human Rights menggelar Diskusi Panel yang bertajuk Kompatibilitas

HAM dan Syariah dalam Kebijakan Publik.

Tidak hanya materi yang

cukup strategis dan menarik, diskusi ini juga dihadiri oleh berbagai elemen

masyarakat, LSM, pelajar SMA (sederajat) di Kabupaten Jombang dan dari eksekutif

Pemerintah Kabupaten Jombang yang dalam hal ini diwakili oleh Asisten I Bidang

Pemerintah Kabupaten Jombang Drs. Purwanto, M.KP. Dari sisi kajian HAM dan

Syariah disampaikan oleh Abdur Rouf, S.Ag, M.Ag selaku Dekan Fakultas Agama

Islam Undar.

Pada kesempatan yang sama, Dekan

FISIP Undar Dr. H. Machwal Huda, M.Si melakukan penandatanganan kerjasama

dengan The Asia Foundations dalam rangka pengembangan akademik serta pusat

studi HAM dan Kebijakan Publik yang akan menjadi barometer kajian HAM maupun

Kebijakan Publik di Kabupaten Jombang yang disaksikan oleh seluruh jajaran

Pengurus Yayasan, Rektorat Universitas Darul ‘Ulum Jombang dan Pemerintah

Kabupaten Jombang. “Pusat kajian ini diharapkan menjadi mitra strategis antara

institusi perguruan tinggi dan pemerintah daerah dalam rangka keberlanjutan

program- program maupun kebijakan yang mendukung Kabupaten Peduli HAM di

Jombang,” tegasnya.