Good News From Indonesia

By Akhyari Hananto

Tentu kita akrab dengan anime Jepang yang sering mewarnai TV-TV kita tiap hari, seperti Doraemon, Pokemon, atau Detektif Conan. Bagi beberapa orang di Indonesia, bahkan ada yang “kecanduan” dan akhirnya mengkoleksi berbagai hal berbau animasi-aminasi tersebut. Seorang teman bahkan punya koleksi pakaian dalam Doraemon . Kita begitu memuji negara asal anime-anime tersebut, Jepang. Bisa jadi, mungkin, grup band favorit saya J-Rock, membuat musik bergaya Jepang juga setelah banyak menonton anime2 Jepang. Wallahua’lam.

Namun…

Tak banyak yang tahu bahwa sebenarnya anime-anime tersebut 50% pembuatannya ternyata dilakukan di Indonesia, tepatnya di Bali oleh perusahaan PT Marsa Juwita Indah.

Hasil dari pekerjaan anak bangsa ini kemudian di kirimkan ke Jepang untuk disempurnakan ke tahap-tahap selanjutnya, lalu didistribusikan ke seluruh dunia. Dari pengerjaan tahap pertama dan kedua untuk animasi Doraemon yang durasinya 24 menit, perusahaan Asiana Wang Animation dan PT Marsa Juwita Indah meraup keuntungan sebesar $30.000 (~270 juta rupiah). Perusahaan-perusahaan anime di Jepang lebih memilih untuk meng-hire perusahaan animasi Indonesia karena kualitasnya bersaing dengan harga terjangkau. Harga yang ditawarkan jauh lebih murah dibandingkan dengan Korea yang mematok $90.000 dan Filipina yang mematok $40.000. (Gatra)

Selain mengerjakan anime, ternyata animator di Indonesia juga mendapatkan tawaran dari Walt Disney. Asiana Wang Animation yang berlokasi di Tanggerang mendapat orderan untuk menggambar tokoh kartun si rusa, Bambi. Menurut pengakuan Amarsyah, Direktur Asiana, saat ini selain Walt Disney, perusahaanya juga turut menggarap kartun yang di produksi oleh MGM dan Warner Bros. Namun ketiga perusahaan raksasa animasi itu tidak mencantumkan nama Asiana Wang Animation di credit title film-film animasi tersebut. Hal ini dikarenakan pengerjaannya tidak seluruhnya dilakukan oleh Asiana, sehingga Asiana juga tidak berhak untuk mendapatkan royalti dari karya animatornya. (Gatra)

Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa saat ini di MNC TV dan stasiun-stasiun TV lain sibuk menayangkan anime-anime asing padahal di negeri sendiri kita dijadikan tumpuan perusahaan-perusahaan animasi raksasa dunia?

Bisa jadi yang terjadi adalah karena kita sendiri kurang mampu menghargai produk negeri sendiri. Kita masih melihat banyak orang memilih terbang bersama Singapore Airlines, meski Garuda Indonesia juga sama nyamannya, terkadang jauh lebih murah. Serial Upin-Upin, adalah serial animasi yang mengangkat isu-isu sederhana, dengan teknik animasi yang sederhana juga, namun begitu laku di Indonesia. Bukankah Si Unyil juga menawarkan hal yang sama, lebih mewakili Indonesia, dan dengan isu-isu yang sangat Indonesia?

Pertanyaannya sekarang, kalau dengan attitude konsumsi seperti itu, sanggupkah Indonesia bertahan pada saat Asean Single Market diterapkan pada 2015?

Popularity: 3% [?]

Terus terang saya cukup kaget ketika mendapati berita di media-media nasional bahwa Indonesia berniat (bersiap ditunjuk) menjadi tuan rumah Asian Games 2019. Asian Games adalah hajatan besar, bukan seperti F1 atau MotoGP, atau Sea Games, atau Piala Asia. Asian Games memerlukan jauh lebih banyak hal dari itu. Hitung-hitungan kasar saya, kalau mau sukses menyelenggarakan Asian Games, Indonesia harus bekerja 7 x lipat dari kerja pada saat penyelenggaraan Sea Games XXVI lalu.

Palembang secara verbal sudah menyatakan kesiapannya, dengan catatan pemerintah harus mendukung penuh. Lalu bagaimana dengan kota-kota lain?

Saya rasa dari segi infrastruktur, Jakarta, Palembang, Surabaya, Medan, Balikpapan, Makassar, Malang, cukup siap, tentu saja dengan berbagai penyesuaian, penambahan dan perbaikan.

Indonesia pernah menjadi tuan rumah Asian Games pada tahun 1962, dimana Indonesia menempati urutan 2 dengan 21 medali emas, dibawah Jepang.

GBK sedang dibangun

Bahkan, Stadion Gelora Bung Karno/Senayan di bangun itu gara gara Indonesia menjadi tuan rumah Asian Games 1962 yang merupakan Asian Games yang ke-4 dari tanggal 24 Agustus 1962 sampai 4 September 1962. 1.460 atlet berlaga, datang dari 16 negara, dengan 15 cabang olahraga.

Indonesia perlu segera menyadari bahwa bangsa besar ini harus mulai berlari cepat dan melupakan kesuksesan penyelenggaraan Sea Games. Indonesia pantas menjadi tuan rumah event yang lebih besar, Asian Games. Dan kita perlu memulainya dari sekarang.

Popularity: 1% [?]

In late October, when President Susilo Bambang Yudhoyono announced a long-awaited Cabinet reshuffle, many analysts derided the move as reflecting little more than a desire to shore up political support in Parliament rather than a serious attempt to initiate real change. They had a point. Many party hacks, including some who had been implicated in graft cases, were retained in the new line-up.

Since then, however, some observers have been pointing to Cabinet changes that could lead to important reforms. One of the most notable was the announcement that Dahlan Iskan, the former CEO of the Jawa Pos newspaper group, would be the new Minister of State Enterprise.

Indonesia’s state enterprises have long had a poor reputation. Badly managed and often seen as cash cows for corrupt politicians, most have successfully resisted reform efforts for years. Dahlan replaces Mustafa Abubakar, who had been widely criticized over irregularities in the initial public offering of state-owned Krakatau Steel last year.

Having introduced wide-ranging reforms within state-electricity company Perusahaan Listrik Negara (PLN) since his appointment as president-director of the utility in 2009, Dahlan is widely known for his managerial ability. But this is not his only strength. The 60-year-old is already quite wealthy and does not appear to have any political ambitions. As a result, he is unlikely to be unduly influenced by corrupt politicians or businessmen. He also enjoys the potential support of one of the largest newspaper groups in the country when facing resistance to his reform efforts.

Dahlan’s deep understanding of the newspaper business has made him very media savvy. Reports say he wept when the media asked for his reaction to his ministerial appointment: “I told the president that I am saddened to leave the PLN because my friends there are working hard.” Such comments are not the sort of thing normally expected from newly appointed Indonesian Cabinet ministers.

Observers noted that after the swearing-in ceremony Dahlan drove himself and his wife to his new office rather than employ the services of a chauffeur. The newly installed vice-minister and his wife sat in the back seat.

Such unassuming behavior also characterized Dahlan’s actions when he was in charge of the PLN. Unlike other ministers and senior government officials, Dahlan walked to the PLN office at Jakarta’s block M every day. The habitual 30 minute stroll, together with his preference for sneakers rather than black leather shoes (even when attending meetings at the presidential palace), set him apart from other national figures.

Agung Wicaksono, a researcher in state-owned enterprises at the Institute of Technology at Bandung, notes that such images appeal to Indonesians fed up with the ostentatious lifestyles of the nation’s current crop of politicians. “Dahlan walks the talk,” he told me in Jakarta last week.

Dahlan’s public statements since becoming Minister of State Enterprises suggest he will focus on streamlining his ministry’s bureaucracy. One target involves reducing the number of meetings and reports delivered to his office by 50 percent by the end of the year: “What I want to do first is reduce ministerial intervention on state enterprises to give more freedom and authority to the CEOs to carry out corporate actions.”

There is also a determination to cut through the bureaucratic inertia and political haggling. The long-delayed establishment of a holding company for state-owned plantation firms, for example, is to be completed by the end of this year.

Even so, Dahlan may not have everything his way. Unlike in the PLN, where he had wide-ranging authority, he must now cooperate with other ministers to achieve his goals. Asset sales and initial public offerings on the stock market, for example, require the assent of the Finance Ministry. Dealing with the state railways and oil-giant Pertamina also requires the cooperation of the Transport and Energy Ministries respectively.

Indeed, conflict with other government institutions could become an important obstacle if not carefully handled. Sources say that during his time at the PLN, Dahlan sometimes made quick decisions designed to achieve the goals of his own institution that did not always take into account the perspectives of other government agencies.

But ruffling a few feathers within Indonesia’s moribund bureaucracy is not necessarily a bad thing. As Agung notes, many Indonesians may even support him ‘if the targets are vested interests or insensible regulations’.

Under President Yudhoyono, Indonesia has become known for its macroeconomic stability, fiscal discipline and strong GDP growth. Long-term development, however, also depends on the extent to which the country is run by capable ministers who can deliver on promised reforms, improve bureaucratic efficiency and stamp out corruption.

For those who wish Indonesia well, Dahlan offers the hope of better things to come.

Reprinted courtesy of Straits Times Indonesia. To subscribe to Straits Times Indonesia and/or the Jakarta Globe call 021 2553 5055.

Popularity: 1% [?]

The great mystery awaits to be unveiled: is it true that the mountain contains a huge pyramid of which size is more superior to Giza Pyramid in Egypt?

In Bosnia, six years ago in 2005, a hill named Visocica gained fame. An archaeology enthusiast and businessman, Semir Osmanagic, found unusual appearance on the shape of the 213-meter high hill in April 2005. A series of excavations were carried out to further answer the assumption. He claimed that a number of covert rock incriptions were spotted. Final excavation brought to light that the pyramid located in the hill was larger that the Giza.

Archaeologists were against the finding. However, Osmanagic was not hesitant. “They’re just jealous,” he told LiveScience. “They have taught students that the ancient Bosnians were cavemen. And out of a sudden, a complex man-made structure is found.”

Is the finding in Garut inspired by the similar discovery in Bosnia? Member of Ancient Catastrophic Disaster Team, Iwan Sumule, said no to the posit. “The Garut pyramid was found by chance as the team looked into faults and the annals of past earthquakes,” he told VIVAnews.

Iwan said earthquakes are considered recurring events with periodic time, including volcanoes. “It is believed that the extinct human civilization was due to past disasters like earthquakes and volcano eruptions.” With regard to the Garut pyramid, various scientific assessments over the finding, including carbon dating, show that the structure is man-made. Earlier, Directorate General of History and Archaeology said Indonesia may have pyramids.

Source: vivanews

Popularity: 2% [?]

Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang kian bergairah mengundang optimisme pemerintah untuk mengalahkan Malaysia.

Menteri BUMN Dahlan Iskan menilai dalam enam bulan Indonesia sudah dapat menyaingi negeri jiran itu.

“Dalam enam bulan ini, kita harus kalahkan Malaysia. Malaysia itu tidak ada apa-apanya,” ujar Dahlan Iskan dalam seminar Tantangan BUMN ke Depan di Jakarta, Kamis (1/12).

Menurut Dahlan, pemerintah sudah mencapai pertumbuhan ekonomi di level 6,5 persen merupakan pencapaian yang luar biasa. Kendati, pembangunan infrastruktur di Tanah Air masih kalah bersaing dengan Malaysia.

“Memang, kita masuk jalan tol saja macetnya luar biasa. Ke depan, kemacetan bisa diatasi dengan kartu pass (e-Toll Pass),” tuturnya.

Pencapaian lainnya, kata Dahlan, Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia tahun ini diperkirakan mencapai US$850 miliar atau setara Rp7.400 triliun.

Keberhasilan tersebut menunjukkan bahwa Indonesia telah dapat mengalahkan PDB negara yang menjajahnya, Belanda, yang hanya memiliki PDB sekitar US$700 miliar. (Media Indonesia)

Popularity: 1% [?]

By Akhyari Hananto

Saya tidak berlangganan HBO di rumah, atau StarMovies, atau Cinemax, tapi saya memilih channel film-film Asia seperti Thrill, Kix, Celestial Movies, dan RED, bukan apa-apa, saya sudah sangat mengenal pattern cerita dan scene film-film barat, sementara film-film Asia mempunyai garis cerita yang berbeda-beda antara Jepang, Korea, dan Hongkong. Itulah mengapa saya tertarik berlangganan channel-channel itu, daripada HBO dan sejenisnya.

Namun…rupanya saya harus segera berlangganan HBO. Tahun lalu, saluran ini membuat film seri yang luar biasa, dan saya cukup menyesal tidak menontonnya, yakni The Pacific, tentang deru perjalanan pasukan marinir AS melawan Jepang di Perang Pasifik tahun 1941-1945. Penggalan sejarah yang mengubah Indonesia, mengubah Asia, dan dunia.

Bukan itu saja, ternyata HBO juga sedang membuat film yang seluruh proses syutingnya dilakukan di Batam, yang dibintangi oleh Ario Bayu, berjudul “Dead Mine”, katanya ber-genre horor. Hmm..baiklah, rupanya saya juga harus menyukai film horror..sebelum menonton film ini nanti di HBO.

Batam saat ini mempunyai kompleks studio film terbesar di Asia, yakni Infinite Studios, yang digadang-gadang akan menjadi pusat perfilman paling tidak di Asia Tenggara. Semoga saja Singapore nggak tertarik membuat studio yang sama…hehehe.

Bravo , HBO, Batam…dan film Horror.

Popularity: 2% [?]

Passengers flying on Indonesia’s national carrier, Garuda, will be able to surf the Web and send emails on eight new airplanes starting next year.

Garuda Indonesia’s president director Emirsyah Satar announced in Jakarta at a talk today that Wi-Fi will be provided starting in 2012.

According to Emirsyah, the plan is still in the early stages. To make surfing the web a possibility at 30,000 feet, the company will have to spend a large amount.

“We need to spend $100,000 for one airplane,” he said.

Garuda has confirmed their plan with the Ministry of Transportation because based on Indonesian aviation laws, communication device usage is prohibited on planes.

Emirsyah said the Wi-Fi service will focus on text messaging and e-mail services, instead of call features.

Garuda spokesman Ikhsan Rosan said Internet service will be installed on Garuda’s newly imported airplanes: Airbus 330-200 and Boeing 737-800NG. The Boeing 777-300ER already features the service and will be shipped to Indonesia in May 2013.

“The most important thing is Garuda can improve their service for customers,” Ikhsan added.

By 2015, Garuda Indonesia plans to increase its number of airplanes used for both domestic and international flights from 84 to 154.

Antara

Popularity: 1% [?]

Ada sebuah film Amerika yang dirilis pertengahan 2000-an, dimana salah seorang pemainnya menyatakan keheranan dan ketakjubannya ketika mengetahui bahwa di pesawatnya terdapat Wi-fi, dan dia bisa browsing sepuasnya di udara. Tahun lalu, saya terbang dari Singapura ke Narita, lalu dari Narita ke Detroit, dan saya teruskan dari Detroit ke Washington DC, di setiap leg saya temukan koneksi Wifi di dalam kabin. Tentu saja layanan ini tidak gratis, dan biayanya waktu itu cukup tinggi. Dan saya memang lebih memilih tidur daripada browsing internet.

Meski bukan pemain pertama, Garuda Indonesia mengumumkan akan memasang koneksi Wi-fi di pesawat-pesawat barunya mulai 2012, dan saya belum mendapatkan informasi apakah untuk rute domestik atau internasional. Yang saya tahu bahwa pesawat-pesawat Boeing 777-300ER sudah terdapat fitur itu, dan tinggal diaktifkan. Pswt itu sendiri baru datang sekitar Mei 2013. Sementara untuk pesawat-pesawat baru yang lain seperti Airbus A330-200 dan Boeing 737-800NG, Garuda harus merogoh kocek untuk installasinya.

Apapun itu, saya menyambut baik langkah berani Garuda Indonesia, dan saya yakin..rencana Garuda Indonesia untuk menjadikan maskapai ini maskapai Bintang 5 pada 2015, akan tercapai.

Bravo Garuda 

Popularity: 1% [?]

PKL: Disayang dan di Gusur.
Oleh: A. Cholis Hamzah *).

PKL yang masuk dalam kategori sektor informal dimana – mana (terutama di negara berkembang) kerap kali menjadi perbincangan publik – secara sepihak, karena lembaga ini selalu di konotasikan sebagai lembaga ekonomi yang mengganggu ketertiban umum. Dikatakan sepihak juga dalam artian bahwa dalam setiap perhitungan indikator makro ekonomi, peran PKL ini jarang sekali dimasukkan sebagai variable yang penting. Padahal kalau kita melihat anatomi perekonomian sebuah kota besar di negara-negara berkembang, sekitar 30-40% penduduknya berada dalam sector ini. Dalam satu penelitian tentang sektor informal ini di Indonesia tahun 1998 ditemukan bahwa ada sekitar 43 juta orang di daerah pedesaan dan 14 juta orang di daerah perkotaan atau sekitar 65% dari total angkatan kerja (CBS, 2001, Hugo, 2000).

Penyebutan istilah sektor informal ini bermacam-macam tergantung dari sudut mana kita melihatnya. Misalnya saja – selain sektor informal ada yang menyebut sebagai “ekonomi yang tidak diatur” atau “unregulated economy”, ada juga menyebut “sektor yang tidak terorganisir” atau “unorganized economy” atau ada juga yang menyebut “unobserved employment”. Apapun sebutan yang diterima, sektor ini adalah unit-unit ekonomi dan pekerja yang terlibat dalam berbagai kegiatan usaha dan pekerjaan diluar sektor formal. Dalam kontek perkotaan sector ini adalah unit-unit usaha kecil non formal yang menyediakan barang dan jasa dan karena itu melibatkan “cash economy” dan “market transaction”, dan pada umumnya berada di area publik seperti jalan, trotoar dan karena itu dikenal sebagai “street vendors” atau PKL yang kita kenal saat ini. Lembaga ini jarang atau bahkan dapat dikatakan tidak pernah berhubungan dengan lembaga perbankan.

Keberadaan PKL ini di kota-kota besar seperti Surabaya, Jakarta Bandung, Jogyakarta dan kota-kota lainnya seringkali menjadi menimbulkan perdebatan publik karena menjadi variable “pengganggu” bagi ketertiban dan kenyamanan kota. Ada yang dengan marah memberi solusi bagaimana “menghilangkan” keberadaan PKL ini dengan cara: “Jangan Membeli!”, alasannya kalau kita sebagai konsumen tidak membeli produk mereka, mereka akan mati dengan sendirinya. Ada juga yang menggunakan cara-cara seperti dalam pertempuran: “Clear the Street, and Demolish them” atau “bersihkan mereka dari jalan-jalan dan hancurkan tempat mereka”. Namun pada kenyataanya solusi seperti ini sulit, karena ternyata prosentasi penduduk yang mempunyai pendapatan rendah (kadang-kadang) menengah – sebagai konsumen sangat membutuhkan jasa PKL ini karena mereka ingin mendapatkan harga murah. Penggusuran juga bukan sebagai solusi yang paling tepat, sebab selama perekonomian secara umum masih belum pulih, maka semakin lama orang tidak memiliki pekerjaan dan akhirnya semakin tinggi jumlah sektor ini, karena sektor inilah yang menjadikan jalan pintas untuk bangkit dari penderitaan ekonomi itu. Sebagai contoh keberhasilan Polisi atau Pamong Praja membersihkan PKL dimana-mana ternyata bisa dikatakan “belum” berhasil karena PKL-PKL itu sekarang pindah ke tempat lain misalnya di bantaran sungai. Selama tidak ada solusi yang integral maka kejadian: “digusur – pindah, digusur – pindah” akan terus berlanjut.

Perlu diketahui bahwa Indonesia ini adalah salah satu negara yang memiliki sektor informal (baik di desa dan kota) terbanyak di dunia. Dan menurut berbagai laporan, pertumbuhannya semakin meningkat akhir- akhir ini. Jatuhnya perekonomian nasional antara tahun 1997-1999 yang menyebabkan dilikuidasinya bank-bank, ditutupnya pabrik-pabrik dan berbagai perusahaan lainnya telah memberi kontribusi besar dalam peningkatan tenaga pengangguran dan akhirnya masuk ke sektor informal seperti PKL ini.

Setuju atau tidak setuju tentang keberadaan sektor ini, yang jelas sektor informal (termasuk PKL) menurut Bank Dunia adalah bagian dari perekonomian local maupun nasional, dan walaupun pendapatan mereka itu “rendah”, namun kalau di kumpulkan secara agregat jumlahnya diluar bayangan orang kebanyakan, lihat saja uang yang berputar di pasar Keputran setiap harinya bisa mencapai puluhan (atau ratusan) juta rupiah. Bank Dunia ini juga mengakui bahwa sector ini berperan langsung dalam mengurangi kemiskinan karena income yang didapat melebihi dari upah minimum yang berlaku di perusahaan. Kadang-kadang aktivitasnya bertolak belakang dengan pendapat ahli ekonomi dunia yang mengatakan bahwa salah satu ciri sektor informal seperti PKL ini adalah “lack of access to economies of scale” artinya mereka ini dikatakan tidak mampu membeli barang dalam jumlah banyak (in bulk). Dalam beberapa hal pernyataan ini ada benarnya kalau yang dimaksud itu adalah PKL yang ukuran economies-nya sangat kecil, tapi kenyataanya arus uang yang beredar di pedagang – pedagang non formal di Keputran, Tanah Abang di Jakarta dan Klewer di Solo membuktikan kebalikan pernyataan diatas, karena omzetnya bisa-bisa sampai milyran.

Kalau begitu sekarang bagaimana kita semua menghadapi dilemma tentang perlu tidaknya PKL ini. Coba kita melakukan “Studi Banding” – seperti yang “sering dilakukan” teman-teman anggota DPRD – ke Singapura. Negara kecil ini juga mempunyai PKL seperti yang ada di Surabaya, bedanya keberadaan mereka itu masuk dalam kebijaksanaan ekonomi negara. Pemerintah Singapura menyediakan lahan dan fasilitas yang baik – seperti air, bagi mereka dan dengan pembinaan yang serious keberadaan mereka ini malahan menjadi objek turis manca negara. Penulis pernah diberi tahu oleh “Bapak Angkat” (keluarga angkat dalam program pertukaran pemuda ASEAN – Jepang tahun 1982) ketika mengunjungi negara ini, bahwa sejak krisis ekonomi tahun 1997/98 yang juga melanda Singapura, pemerintah memberikan ijin dan fasilitas bagi penduduk yang kurang mampu (untuk ukuran Singapura) untuk membuka warung atau kaki lima di depan (wilayah) apartemen mereka. Akibatnya kalau kita menuju daerah pemukikan Yishun dan Woodland (dekat dengan Johor Malaysia), kita menjumpai warung-warung itu di pinggir jalan dengan tertata rapi dan dengan penerangan lampu yang menarik di waktu malam. Tentunya tidak sampai meluber ke jalan raya sehingga menimbulkan kemacetan. Wartawan Jawa Pos di Washington – Ramadhan Pohan dengan istrinya pernah mengajak istri penulis belanja barang-barang murah di salah satu pusat PKL ibu kota AS itu. Pendek kata, di negara-negara manapun didunia maju keberadaan PKL itu tetap dipelihara dan dijadikan obyek wisata yang “wajib” dikunjungi.

Solusi yang lebih bersifat intergral perlu di terapkan, antara lain perlu adanya identifikasi pemetaan sifat atau jenis PKL, kemudian hal ini perlu dihubungkan dengan kebijaksanaan “City Planning” atau perencanaan kota, dalam artian pembuatan perencanaan kota ini harus memasukkan variable PKL didalamnya. Tanpa adanya political will dari semua pihak akan hal ini maka penyelesaian permasalahan PKL ini akan terkesan hanyalah kebijaksanaan tambal sulam saja.

*) Drs. Ec. Ahmad Cholis Hamzah, MSc, adalah alumni Imperial College University of London, sekretaris I Ikatan Alumni FE Unair, dosen STIE Perbanas, STIESIA Surabaya.

Popularity: 1% [?]

Bagi kebanyakan orang Indonesia, sulit untuk mempercayai bahwa ekonomi Indonesia akan menjadi yang terbesar ke-6 di dunia, pada tahun 2045, atau tahun dimana bangsa ini merayakan 100 tahun kemerdekaannya. Dengan segala carut-marutnya, dan berita-berita yang sebagian besar negatif yang disiarkan oleh media , saya sendiri tidak 100% percaya kalau Indonesia bisa menjadi negara “sebesar” itu.

Sebenarnya, tanda-tanda kebangkitan ekonomi Indonesia sungguh nyata, dan rasanya prediksi bahwa Indonesia akan menjadi kekuatan ekonomi ke-6 terbesar di dunia akan menjadi kenyataan. Saya sempat beberapa kali ke negara2 berlainan di Asia Timur, Eropa, dan Amerika, dan cukup mengagetkan bagi saya betapa Indonesia menjadi buah bibir di negara-negara tersebut, setelah China dan India. Banyak prediksi dan banyak ekonom dunia yang mempercayai bahwa kebangkitan ekonomi Indonesia akan menjadi sesuatu yang irreversable, inevitable. Tak terbendung.

Saya membaca di The Jakarta Globe, dan menemukan sebuah judul berita yang mengesankan saya “Indonesia’s Economy to Be in World’s Top Six in 2030: Standard Chartered”. Disitu disebutkan bahwa PDB Indonesia yang saat ini sebesar US$708 milyar akan melompat drastis menjadi US$9 trilyun pada 2030, yang akan menjadikan ekonomi Indonesia terbesar ke-6 dunia, setelah China, AS, India, Brazil and Japan. Ekonomi Indonesia (PDB), pada posisi itu, akan melampaui Jerman, Prancis, dan Inggris (menurut data dari Standard Chartered).

Masih menurut Standard Chartered, jumlah kelompok kelas menengah di Indonesia akan mencapai 171 juta orang pada 2020, atau 63% dari populasi, dan 244 juta pada 2030, atau 78% dari populasi. Proporsi yang mengesankan.

Pertanyaannya kemudian adalah….benarkah kita sanggup mencapai itu? Kalau itu saya tanyakan kepada diri saya sendiri, jawabannya adalah “Ini bukan masalah sanggup atau tidak, tapi MAU atau tidak?”

So?

Popularity: 1% [?]